Berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan penguatan kemitraan guna meningkatkan koordinasi dan respons tanggap darurat dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

"Oleh sebab itu, kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah,"

Inisiatif ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dunia usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dan relawan kemanusiaan.

Sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi seperti, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran, sinergi antar-pihak menjadi krusial untuk memastikan kesiapsiagaan dan mitigasi yang optimal.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, wilayah Jabodetabekjur sendiri merupakan kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan risiko bencana di satu daerah dapat berdampak pada daerah lainnya.

“Oleh sebab itu, kita tidak bisa bekerja secara terpisah-pisah, melainkan harus bersinergi dalam satu sistem yang saling mendukung. Pelibatan seluruh stakeholder sangatlah penting untuk menciptakan sistem ketahanan bencana yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” jelas Isnawa, Kamis (13/3).

Ia menyampaikan, dalam konteks pengurangan risiko bencana, integrasi sistem peringatan dini (Early Warning System) dari hulu sampai hilir dinilai penting sehingga informasi mengenai potensi bencana dapat disampaikan dengan cepat dan tepat sasaran.

Isnawa menjelaskan, dengan sistem yang terintegrasi, kesiapsiagaan masyarakat dapat meningkat dan mengurangi dampak bencana.

“Selain integrasi Early Warning System, diperlukannya juga integrasi layanan panggilan darurat 112 yang akan memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian bencana maupun situasi darurat lainnya. Dengan layanan ini, respons terhadap kejadian bencana bisa lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Sebagai bagian dari langkah strategis, beberapa program utama akan diterapkan, antara lain:

1. Peningkatan sistem peringatan dini terintegrasi memanfaatkan teknologi untuk pemantauan bencana secara real-time serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform komunikasi.

2. Penyelarasan SOP dan protokol tanggap darurat menyusun prosedur operasional standar bersama guna mempercepat respons di seluruh wilayah Jabodetabekjur.

3. Simulasi dan pelatihan bersama mengadakan latihan rutin yang melibatkan berbagai elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat penanganan bencana.

4. Kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha mendorong peran aktif perusahaan dalam penyediaan bantuan logistik dan pemulihan pasca-bencana.

5. Penguatan peran masyarakat dan relawan mengedukasi masyarakat untuk lebih tanggap terhadap potensi bencana serta meningkatkan partisipasi komunitas lokal dalam upaya mitigasi.

“Dengan adanya penguatan kemitraan ini, diharapkan respons penanggulangan bencana di wilayah Jabodetabekjur dapat lebih terkoordinasi dan efektif, sehingga mampu mengurangi dampak dan mempercepat pemulihan pasca-bencana,” tandasnya.